Menanggapi Isu yang diarahakan ke PRABOWO

Pemilu (Pemilihan Umum) Presiden semakin dekat. Hanya hitungan hari. Dua sosok yang cukup popular di kalangan masyarakat ialah Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Hal ini tidak dapat dipungkiri, sebab bedasarkan hasil beberapa lembaga survey.

Dalam tulisan ini, saya ingin mencoba menganalisa beberapa isu yang diarahkan kepada PRABOWO menjelang Pemilu Presiden. Di antaranya, isu HAM (Hak Asasi Manusia) 1998 dan ada ketakutan terjadinya rezim diktaktor seperti Era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Tulisan saya ini tidak ditunggangi oleh siapapun, saya juga tidak dibayar oleh siapapun.

Langsung saja pada isu yang pertama. Isu HAM. Ada dua pemikiran yang ingin saya kemukakan dalam tulisan ini. (1) Mungkin saja Prabowo melakukan pelanggaran HAM itu secara langsung atas inisiatifnya sendiri. (2) Mungkin saja Prabowo merupakan tumbal dari sebuah kebijakan yang berujung pada pelanggaran HAM.

Mungkin saja Prabowo melakukan pelanggaran HAM. Apabila hal ini benar, apakah ada keuntungan atau adakah kepentingan Prabowo dengan melakukan hal tersebut ? Meskipun pada saat itu, beliau memegang suatu jabatan yang cukup penting di bidang militer. Sebab sejauh ini tidak ada informasi akurat ataupun informasi sepintas bahwa Prabowo menikmati ‘hasil’, entah apa, setelah melakukan hal tersebut. 

Selanjutnya, Mungkin saja Prabowo merupakan tumbal dari sebuah kebijakan yang berujung pada pelanggaran HAM. Hal ini, sangat mungkin. Hal ini, bisa saja terjadi. Jika melihat jabatan yang saat itu dipegang oleh Prabowo di bidang militer dan sebagaimana pengetahuan secara umum, yang mana dalam bidang militer terdapat garis komando yang sangat dihargai bahkan ada kesan tidak akan pernah terbantahkan ketika perintah itu diturunkan maka hal ini mungkin. Ibarat kasus korupsi yang tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh seseorang namun pasti ada keterlibatan orang lain. Siapa yang menjadi pemberi komando atau perintah, saya tidak ingin berwacana.

Terlepas dari siapa saja yang terlibat atau siapa yang berperan sebagai pemeran utama atau aktor intelektual dalam peristiwa ini, isu HAM ini selalu diarahkan kepada Prabowo pada situasi-situasi penting. Salah satunya saat Prabowo akan maju menjadi Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilu Presiden tahun 2014 ini. Saya mencurigai, adanya keterlibatan dunia internasional atau campur tangan pihak asing, diluar Indonesia yang turut mengumandangkan isu Pelanggaran HAM ini. Menurut pemikiran saya, pihak asing itu adalah Amerika. Kenapa demikian ? Sebab isu HAM itu merupakan isu yang sangat hangat atau sangat mudah digaungkan oleh Amerika. Saya menilai ada ketakutan tersendiri bagi Amerika apabila Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Ketakutan apa ? (1) apabila Prabowo menjadi Presiden dan menerapkan Ekonomi Kerakyatan yang akan meminimalisir kesenjangan sosial diantara masyarakat Indonesia maka ekonomi neo-liberal milik Amerika yang sedang gencar-gencarnya ingin diterapkan di Indonesia pastinya akan gugur dengan sendirinya. (2) apabila Prabowo menjadi Presiden ada kemungkin beliau melakukan renegosiasi kontrak bagi perusahan-perusahan asing yang selama ini telah mengambil keuntungan yang tiada bertara di bumi pertiwi ini. Terutama PT. Freeport. Hal ini dapat terlihat dari sikap patriotism seorang Prabowo yang ingin mengembalikan kejayaan Indonesia.

Kemudian pada isu yang kedua. Ada ketakutan oleh sebagian masyarakat, akan terjadi sistem diktaktor, sewenang-wenang seperti pada Era Orde Baru apabila Prabowo menjadi Presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014 ini. Pada isu ini, saya katakan betapa naifnya pihak yang mengumandangkan isu ini. Dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini, yang dikatakan oleh beberapa pihak dari akademisi bahwa sistem yang dianut kini bukan lagi presidensil akan tetapi Mix Government yang artinya kedudukan eksekutif dan legislatif sama kuat, maka sangat mustahil apabila kediktaktoran itu akan tercipta kembali. Ditambah lagi dengan posisi pro pemerintah (mungkin saja koalisi) dan oposisi yang tidak absolut maka semakin mustahil ketakutan akan kediktaktoran terwujud. 

Analisa lainnya, saat ini Partai Gerindra hanya ingin berkoalisi guna memenuhi target Presidential Treshold 25% agar dapat mengajukan Prabowo sebagai Calon Presiden, tidak ingin koalisi yang gemuk. Anggaplah Gerindra akan menguasai sekitar 30% parlemen. Dengan sistem Mix Government dimana kedudukan Eksekutif (pemerintah – Prabowo bila menjadi presiden dan Amin) sejajar dengan legislate (parlemen), ditambah koalisi dan oposisi yang tidak absolut, dan apabila Gerindra hanya berkoalisi dan menguasai hanya 30% parlemen maka Prabowo sangat mungkin terkena Impeachment  / pemakzulan oleh 70% parlemen yang tidak dikuasai Gerindra bahkan mungkin saja koalisi Gerindra akan pecah kongsi dan turut melakukan impeachment kepada Prabowo jika Prabowo melaksanakan sistem kediktaktoran.

Bijaklah sebagai rakyat Indonesia. Jangan terus mau ditunggangi pihak lain hanya dengan isu-isu yang tidak berkelas. Bahkan dapat memecahbelahkan kesatuan kebhinekaan kita.