Ada yang Salah !

Ketika selesai membaca sebuah buku karangan Dr. Dino Patti Djalal – Harus Bisa ! seni memimpin ala SBY pada beberapa minggu terakhir ini, saya begitu kagum dengan pemerintah terutama Pak SBY yang begitu luar biasanya mampu memanfaatkan moment-moment kenegaraan/internasional untuk membangun citra positif bagi bangsa Indonesia. Hal ini tentunya dapat ditegaskan oleh setiap komentar/pendapat yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung pada moment-moment tersebut, dimana selalu ada kebanggaan akan Presiden SBY/Indonesia.

Namun, kebanggaan tersebut tidak sepenuh berlaku dalam negeri. Segenap pihak cenderung mengkritik pemerintah, tidak lagi sependapat bahkan ingin kedudukan Pak SBY sebagai Presiden segara dilengserkan sebelum habis masa jabatannya. Kepopuleran Pak SBY pun menurun drastis.

Kecenderungan untuk mengkritik bahkan ingin agar Pak Presiden segara turun dari puncak kepemimpinannya dikarenakan pemerintahan yang serasa semakin kacau. Korupsi semakin merajalela, hukum yang seakan belum mampu mewujudnyatakan keadilannya, ekonomi yang katanya membaik namun tidak kontras dengan realita yang selalu hadir dalam berita-berita/program (contoh orang pinggiran, salah satu program favorit saya) yang menampilkan  penderitaan, kemiskinan yang pada akhirnya memastikan adanya kesenjangan sosial yang begitu luar biasa diantara saudara sebangsa dan setanah air.

Ada yang salah, tentunya ! 

ketika perekonomian bangsa kita di mata internasional dieluk-elukkan namun masih banyak rakyat yang menderita, dilanda kemiskinan, susah dalam menjalani hidup. Ini merupakan hal yang hampir selalu dan senantiasa mewarnai layar kaca.

Otonomi daerah yang diyakini sebagai ujung tombak dalam pembangunan sehingga akan berdampak langsung pada rakyat, nyatanya belum sesuai dengan tujuannya. Otonomi daerah serasa merupakan desentralisasi kekuasaan yang melahirkan penguasa-penguasa baru dan melahirkan peluang yang lebih besar bagi golongan dan kelompok tertentu untuk menguras sumber daya daerah demi tercapainya kepentingan penguasa yang tak berperikemanusiaan.

Otonomi daerah yang disertai dengan pemekaran kota/kabupaten belum sampai pada tujuan sebagaimana mestinya. Mendagri Gumawan Fausi, dalam Warta Akrab edisi Maret 2013, mengatakan bahwa 70% dari 205 DOB (daerah otonom baru) gagal. Dalam edisi ini juga diberitakan bahwa 280 orang dari 863 pasangan kepala daerah terjerat kasus hukum,  97,4% dari jumlah kepaa daerah justru pecah kongsi.

Kini dibalik kesuksesan perekonomian yang memberikan citra baik bagi bangsa ini dikancah internasional masih terdapat rakyat yang menderita. Para Stakeholder  yang harusnya menjadi kepanjangantangan untuk menyejahterahkan rakyat hingga ke pelosok negeri pun tak kunjung menuai hasil yang memuaskan.

Haruskah pemerintah pusat disalahkan ?  atau kepala daerah yang disalahkan ? atau juga rakyat yang disalahkan karena salah memilih pemimpinnya, baik di daerah, di pusat, dan wakilnya di DPR ? Ataukah akan selalu menyalahkan system ?  Biarlah rakyat yang menilai dan memberi hukuman pada pemilu berikutnya. Baik itu Pemilu Presiden, Pilkada-pilkada, dan pemilu legislative.

Sekiranya sebaik apapun sistemnya, namun yang menjalankan sistem tersebut  bermental bobrok, pastinyalah akan berujung pada kehancuran.

 Jadi sudah selayaknya rakyat makin bijak, makin teliti, dan makin pintar dalam menggunakan hak pilihnya. Jangan lagi tergiur oleh uang yang dijanjikan, atau larut dalam janji manis politik tanpa melihat kinerja dan rekam jejak para calon.